Politik dan Korupsi

Mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI

Masyarakat Indonesia kembali mendapatkan kabar kurang menyenangkan, dari tertangkapnya salah satu kepala daerah di provinsi Jawa Barat, dengan kasus yang sama yaitu korupsi, seakan menjadi komoditas, perilaku kurang terpuji tersebut terus menjamur dalam kehidupan sosial politik bangsa Indonesia, data terakhir yang dipublis oleh KPK, belum genap februari 2018, tujuh kepala daerah tertangkap oleh KPK, ini riskan dapat diindikasikan bahwa praktek korupsi masih merajalela dalam menjalankan roda pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun daerah. Seakan tidak pernah hilang setiap tahun, bahkan setiap bulan di media elektronik, media massa maupun media lainnya, pemberitaan politik selalu menghiasi pemberitaan dalam negeri tanpa henti, hal tersebut semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnnya, bahwa praktek pemerintahan, jauh dari yang namanya prinisip Good Governance (pemerintahan yang baik), seperti transparan, akuntabilitas dan profesionalisme.

Bukan tanpa sebab, kita akan melihat dari beberapa faktor, seperti internal maupun eksternal, yang disoroti dalam faktor internal atau diri sendiri pejabat publik adalah “ niat”, niat menjadi pejabat publik secara ikhlas, dengan tujuan untuk mengabdi merupakan niat yang baik, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, salah kaprah jika individu menjadi pejabat publik, untuk mencari kekayaan, berarti ada yang salah dalam “niatnya”, untuk menjadi kaya sebaiknya menjadi pengusaha, bukan mengincar jabatan politis, seperti bupati, walikota, gubernur atau sebagainya, menjadi pejabat publik, secara niat, orientasinya harus mengabdi, untuk mewujudkan kesejahteraan umum dalam kehidupan masyarakat. Tidak bisa dimungkiri bahwa, jabatan politis seperti bupati, walikota, gubernur atau sebagainya, merupakan jabatan yang stategis, dengan amanah konstitusi yang diberikan kepadanya, jabatan tersebut memang menjanjikan.

Kemudian kita melihat dari faktor eksternal, seperti biaya kampanye, mahalnya cost (pengeluaran), dalam pemilu membuat calon kepala daerah, harus cerdas dalam mencari dana kampanye, dari pengusaha sampai patungan warga menjadi cara, bahkan merogoh kocek dari dompet pribadi calonpun tidak bisa dielakkan, hal tersebut dilakukan semata untuk sukses dalam berkampanye, sehingga ketika sudah menjadi pejabat publik, orientasi utama adalah bagaimana cara mengembalikan modal kampanye mereka, jauh dari idealistas politik tentunya. Nilai idealitas politik penuh dengan kebaikan, salah persepsi jika dikaitkan politik dengan cara kotor untuk mendapatkan kekuasaan, berpolitik adalah mereka yang peduli terhadap kebaikan negara, yang dilakukan secara beradab dan penuh tanggung jawab.

Sebelum masuk dalam dunia politik, untuk mencalonkan kepala daerah atau yang lainnya, lebih baik jika sang calon sudah matang secara niat dan materi, sehingga ketika terpilihpun, niatnya bukan profit oriented (berorientasi keuntungan), tetapi memang service oriented (berorientasi melayani), karena tidak dapat kita mungkiri bahwa hukum penguasa adalah “memperluas haknya dan mempersempit kewajibannya”, karena sifat manusia yang tidak pernah puas, dan selalu ingin mencari kemuliaan. Mudahnya kompromi politik dikalangan politisi dan birokrat membuat nilai idealitas politik menjadi bias, transaksi di atas meja makan seolah menjadi hal yang ditunggu-tunggu, untuk kepuasan nafsu.

Berpolitiklah secara elegan dan bertanggung jawab, karena berpolitik itu adalah mereka yang peka dengan kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakatnya, yang memiliki idealitas untuk membawa perubahan, dan mewujudkan kesejahteraan umum, jangan sampai mengkhianati amanah dari rakyat, mereka sudah jemu dengan kondisi perpolitikan saat ini, melihat perilaku pejabat pemerintahannya yang terlibat kasus korupsi, dan skandal yang lainnya. Untuk itulah politisi harus memiliki idealitas dalam berpolitik yang memang tujuannya murni demi pengabdian.